Antisipasi Otorita Terkait Ancaman Kebakaran Hutan di IKN Nusantara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Ancaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) potensial terjadi seiring dengan fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada Juni mendatang.
Direktur Pemanfaatan Pengembangan Kehutanan dan Sumber Daya Air Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Pungky Widiaryanto mengatakan, saat ini pihaknya fokus mengembangkan area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, khususnya untuk merestorasi dan konservasi alam, termasuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Advertisement
BACA JUGA: Prinsip Pembangunan IKN Diusulkan Diterapkan di Semua Kota
"Ke depan ada satu forest command center di mana akan menjadi pusat pengelolaan hutan untuk mencegah kebakaran hutan atau perlindungan keanekaragaman hayati dan lainnya," ujar Myrna dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (27/5/2023).
Meskipun 2 tahun terakhir tidak banyak kasus kebakaran hutan, OIKN bersama pihak-pihak terkait akan terus melakukan pencegahan, terlebih untuk mengantisipasi adanya kemarau panjang.
Terdapat empat strategi yang akan dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Pertama, menentukan lokus kegiatan. Kedua, yaitu koordinasi perencanaan tahunan bersama. Ketiga, koordinasi implementasi pencegahan dan penanggulangan, dan keempat monitoring, evaluasi dan pembelajaran bersama.
Pungky menuturkan, OIKN juga akan berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk menyiapkan early warning system kebakaran hutan dan lahan di IKN.
Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna A. Safitri menjelaskan bahwa upaya-upaya untuk membicarakan dan merumuskan langkah-langkah taktis strategis untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan di IKN telah dilakukan sejak Februari 2023.
"Namun, semakin mendekati bulan Juni, Juli, dan Agustus, upaya ini perlu kita intensifkan kembali,” ujarnya.
BACA JUGA: Janji Investasi Pengembang Lokal di IKN Ditagih Jokowi
Saat ini, terdapat tiga fokus wilayah yang menjadi perhatian OIKN. Pertama, di lokasi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan di mana kegiatan pembangunan infrastruktur sedang dipusatkan.
Kedua, di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dan ketiga, pada area di luar dua wilayah tersebut yang diketahui sebagai area rawan terbakar atau lokus kebakaran berulang pada masa sebelumnya.
Koordinator Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG Miming Saepudin menjelaskan bahwa secara umum awal musim kemarau di Kalimantan Timur terutama di sekitar IKN berada di periode Juni akhir atau awal Juli.
Sementara curah hujannya relatif lebih kering sehingga dapat diprediksikan bahwa kemarau tahun ini akan lebih kering, dan puncak kemaraunya pada bulan Agustus-September.
“Ini tentunya harus menjadi kewaspadaan bersama. Ketika kita akan memasuki awal musim kemarau, kemudian menjelang periode puncaknya di Agustus-September, kita sudah melakukan koordinasi yang cukup intens, ini yang kita perlukan,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ini Deretan Artis Menang Pilkada 2024, Rano Jadi Wagub Jakarta, Farhan Wali Kota Bandung Barat
- DPR Apresiasi Langkah Prabowo Tingkatkan Kesejahteraan Guru
- Menteri PPPA Arifah Choiri Sebut Sebagian Penyebab Kekerasan Anak Bermula dari Gawai
- Narapidana WNI Paling Banyak Dipenjara di Malaysia dan Arab
- Aktris Senior Rahayu Effendi Wafat
Advertisement
Tol Jogja-Solo Segera Tembus hingga Prambanan, Kontraktor Siap Pasang Penerangan Saat Libur Natal dan Tahun Baru
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Gelar Bakti Sosial Serentak di Seluruh Indonesia
- Real Count KPU, Suara Pilkada Jateng Dimenangkan Pasangan Luthfi-Taj
- Permudah Pengajuan Kredit Kendaraan Bermotor Bank Mandiri Luncurkan Livin' Auto
- Pesawat Militer China dan Rusia Masuk Zona Udara Korea Selatan Tanpa Permisi
- Program Layanan Rehabilitasi Pecandu Judi Online dan Game Online Diperluas
- Gugatan Uji Materi tentang Gaji Dosen Swasta Dibayarkan dari APBN dan APBD Ditolak MK
- DPR RI Merespons Isu Adanya Partai Cokelat
Advertisement
Advertisement